Beranda Seputar Kesehatan Public Health Kampanye Sosial Media: Saatnya Kaum Millenial Cerdas Memilih dan Anti Money Politic

Kampanye Sosial Media: Saatnya Kaum Millenial Cerdas Memilih dan Anti Money Politic

272
8

Oleh: Alaika M. Bagus Kurnia PS
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pada akhir tahun nanti, pemilihan kepala daerah akan serentak dilaksanakan di beberapa provinsi maupun kabupaten atau kota. Ada satu opini masyarakat yang sudah mendarah daging. Money Politic atau politik uang. Rasanya tidak sah bagi pemilih apabila uang tidak hinggap ditangannya. Celetuk dari salah satu warga Surabaya,”Gak ono duite yo males nyoblos”. Ulasnya. Yang artinya tidak ada uang, maka mereka enggan untuk memilih.

Opini diatas merupakan contoh yang nampaknya tradisi memberi (take and give) sulit rasanya untuk dieliminasi(Hariyani 2018) dalam rangka melangsungkan pesta demokrasi tersebut. Hariyani juga menawarkan sebuah solusi dalam artikelnya. Dengan menerapkan kampanye politik yang santun dapat menggerus aktivitas money politic.

Aktivitas politik uang apabila ditarik kebelakang, akan memunculkan skema indikator kelahirannya. Faktor utama yang memunculkan praktik money politic adalah adanya kepentingan dari masing-masing pihak(Ghazali 1990) dan sekaligus keberadaan perhelatan demokrasi yang sudah barang tentu memerlukan biaya tinggi(Holish and Rohmat 2018). Maka tidak jarang praktik money politik terjadi dalam praktik pesta demokrasi karena kedua induk faktor tersebut. Selanjutnya, keberadaan money politic juga menjadi pemicu hilangnya esensi bernegara. Pada akhirnya masyarakat-lah yang seharusnya memegang kekuasaan penuh atas kedaulatan negara. Namun sangat disayangkan, secara tidak sadar hak kedaulatannya dilepaskan begitu saja.

Pola pemikiran tersebut, apabila masyarakat cerdas memilihnya, maka ia tidak serta merta merelakannya dengan berhitung selama periode kinerja kepala daerah. Bayangkan ketika ada janji calon pimpinan daerah terkait satu pemilih akan diberi uang dengan jumlah yang ditentukan. Misalkan Rp. 150.000,- tiap pemilih. Secara tidak sadar mereka sudah merelakan hak pilih dan kuasanya atas pimpinan daerah yang ditunjuknya. Ketika harga suara tersebut hanya 150.000 untuk 5 tahun ke depan dalam satu periode, maka nasib rakyat daerah atas kemakmuran dan kesejahteraannya belum bisa dijamin. Kenihilan jaminan tersebut disebabkan atas keabsahan pimpinan daerah membeli hak rakyatnya dengan harga Rp.150.000,-. Apabila hanya dihitung melalui angka matematika, dalam 5 tahun x 12 bulan = 60 bulan. Maka uang yang tadinya Rp. 150.000,- : 60 bulan (selama 5 tahun) akan memunculkan hasil Rp.2.500,- dalam satu bulan. Harga kesejahteraan masyarakat dalam satu bulan, tidak sebanding dengan harga diri kedaulatan pada esensinya.